Bimbingan Teknis Penerapan TKDN dalam PBJ Pemerintah

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bukan hanya menjadi instrumen untuk memperkuat industri dalam negeri, tetapi juga menjadi landasan penting dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Melalui kebijakan TKDN, pemerintah bertujuan untuk meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan mendukung pemberdayaan industri lokal. Artikel ini akan menyelidiki secara mendalam tentang peran TKDN dalam pengadaan barang dan jasa, serta implikasinya terhadap penggunaan produk dalam negeri.

Penerapan TKDN dalam Pengadaan Barang dan Jasa

1. Mendorong Pemberdayaan Industri Dalam Negeri
Penerapan TKDN dalam pengadaan barang dan jasa adalah salah satu upaya pemerintah untuk mendorong pemberdayaan industri dalam negeri. Dengan memberikan preferensi pada produk-produk lokal, TKDN menciptakan pasar yang stabil bagi industri dalam negeri untuk tumbuh dan berkembang.

2. Memastikan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Di dalam peraturannya, pemerintah mewajibkan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah. Ini termasuk sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD), serta APBD dan pinjaman/hibah dari dalam negeri atau luar negeri.

3. Dukungan bagi Penggunaan Produk Lokal oleh BUMN dan BUMD
TKDN juga diterapkan dalam pengadaan barang dan jasa oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Melalui kerjasama antara pemerintah dan swasta, TKDN memberikan dukungan bagi penggunaan produk dalam negeri oleh entitas BUMN dan BUMD.